SPM Adakan FGD Kebijakan Akreditasi Internasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pada IKU 8 program studi  berstandar internasional. Atas dasar kebijakan tersebut, maka SPM menyelenggarakann  Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Akreditasi Internasional bersama Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Dirjen Dikti, Kemendikbudristek.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis tanggal 9 Desember 2021 bertempat di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat Unesa. Acara yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut diikuti oleh 50 undangan dari unsur pimpinan universitas, pimpinan fakultas, SPM, kaprodi dan GPM. Selain itu juga hadir pimpinan dan satuan penjaminan mutu dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya (UPN) dan Universitas Negeri Malang (UM).

Acara dibuka oleh Vinda Maya Setianingrum, S.Sos., M.A., Kepala Humas Unesa, yang bertindak sebagai master of ceremony. Selanjutnya, acara dilanjutkan sambutan oleh Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. “Unesa telah mencapai raihan akreditasi ASIIN untuk FMIPA-FT dan sedang berproses AQAS untuk FEB, FBS, dan FIO” tambah Cak Hasan. Acara dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Bambang Dibyo Wiyono, S.Pd., M.Pd., Sekdiv Data dan Sistem Informasi.

Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D., Direktur Belmawa, memaparkan roadmap akreditasi internasional program studi. Paparan mencakup kriteria dan prosedur pengakuan lembaga akreditasi internasional serta program hibah fasilitasi akreditasi nasional.  “Rencananya akan ada Kepmendikbudristek tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional” tambah Prof. Aris.

Selanjutnya moderator Dr. Widowati Budijastuti, M.Si., Ketua Divisi Akreditasi Internasional,  membuka sesi diskusi. “Bagaimana pengakuan terhadap lembaga akreditasi FIBAA mengingat UPN telah melakukan akreditasi internasional sejumlah 13 prodi?” tanya Ketua SPM UPN. Selain itu juga ada usulan dari Ketua SPM UM. “Sebaiknya Kepmendikbud yang akan terbit memberikan waktu transisi yang cukup untuk beberapa kondisi misalnya, baru kontrak, baru visitasi, menunggu keputusan, dan sudah terakreditasi” kata Pak Imam.

Menanggapi beberapa pertanyaan dan usulan tersebut, Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D., menyampaikan bahwa akan berusaha akan mengakomodasinya. “Saya baru tahu beberapa kondisi tadi, nanti akan saya bicarakan dengan tim bagaimana tindaklanjutnya” kata Prof. Aris.

Share It On: